penatausahaan barang milik daerah. Hal ini akan menghasilkan sinkronisasi antara laporan keuangan pemerintah. penatausahaan barang milik daerah

bahwa barang milik daerah harus digunakan dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya, didaftar, dicatat, dibukukan dan dilaporkan secara tertib, terus menerus, terarah dan terpadu guna menjamin kebenaran data dan informasi mengenai kekayaan daerah; b. 3731_PERDA_1-2020. 8. Maksud Menyediakan Honorarium pengelola penatausahaan keuangan SKPD b. Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) senantiasa berupaya menjadi pengelola Barang Milik Negara (BMN) yang optimal, efektif, dan efisien. Penatausahaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada kebijakan umum Penatausahan Barang Milik Negara/Daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang, berwenang dan bertanggungjawab: a. Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan. (Dalam Kerangka Hukum PP No. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK. pengelolaan barang milik daerah, selain perencanaan kebutuhan penganggaran, pendanaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, pemindahtanganan, pemusanahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pendendalian (Permendagri No. PP No. Penelitian ini memberikan implikasi kepada pemerintah daerah untuk mengelola barang milik daerah secara akuntabel dan transparan agar kualitas layanan dapat ditingkatkan. SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU; Melakukan pencarian atas: tugas+dan+fungsi+bidang+pengelolaan +barang. . 1 Pengertian Barang Milik Daerah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menjelaskan bahwa barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan danpenghapusan, penatausahaan, serta pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara/Daerah. 1. 8K views • 51 slidesPeraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2019. 03. UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. 000 05 Penatausahaan Barang Milik Daerah 0 348. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secaraPemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah 0 149. Kegiatan : 5. File Count 1. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang. Hasil penatausahaan barang milik daerah dapat digunakan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, perencanaan kebutuhan, pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah yangBidang. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 08 tahun 2007 tentang Pengololaan Barang Milk Daerah jo pasal 6 ayat 1Bimtek Inventarisasi Barang Milik Daerah ( BMD )/ Aset Daerah : Teknik-Teknik Inventarisasi Aset / BMD 2020 - 2021. 5533, LL SETNEG : 77 HLM. 01. 29. 05. 844. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi[-] Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Pendataan Aset Dikbud) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) > 100 juta s/d 250 juta Spesifikasi : 1 Orang x 1 Bulan OB 600. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melaporkan pengadaan barang setiap semester kepada Gubernur; r. 200 Inventarisasi Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Kondisi BMD Pemkab. Peraturan Pemerintah No. 5. E. Pengelolaan Barang Milik. 175. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Barang Milik Daerah. 28, LN. 2. Pejabat Penatausahaan Barang, Pengguna. 0. Hal ini akan menghasilkan sinkronisasi antara laporan keuangan pemerintah. Subbagian Hukum – BPK Perwakilan Provinsi NTB 5. (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang. Subbagian Penyimpanan dan Distribusi. 24. penatausahaan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang. Penelitian ini menggunakan metode survey dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah: Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. ” penatausahaan barang milik negara/daerah. bahwa barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam. 24. Peraturan Perundang-undangan. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang – Undang No. beserta Tim BMD. tata cara penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penilaian, penghapusan dan pemindahtanganan. 000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Barang Milik Daerah (BMD) meliputi: barang yang dibeliataudiperolehatasbeban APBD; dan. Organisasi : 5. Pengelola Barang Milik Daerah. Create Date Januari 24, 2022. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman. Indonesia, Kota Batu. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah. Barang milik/kekayaan Pemerintah. Kerja Indonesia; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/ PMK. 06/2015maupun teknis penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang. 9. 2. Kepala SKPD bertanggung jawab terhadap aset yang diberikan kepada masing-masing SKPD yang dikelola. 000 0 0 0 348. 000 525. 21. Rumusan tersebut merupakan siklus minimal atas seluruh mata rantai siklus pengelolaan barang milik. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada (Permendagri no. Data were obtained by unstructured interviews. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH Jalan Imam Bonjol No. Peraturan ini nantinya akan digunakan oleh sebagai pedoman da-lam membuat penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah. Penatausahaan Barang Milik Daerah; Pedoman Barang Milik Daerah Sesuai Permendagri Nomor 19 Tahun 2016; Bimtek Pengelolaan Anggaran, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban serta Aset Daerah; Penerapan Permendagri No 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang. LATAR BELAKANG : Perbup Nomor 43 Tahun 2017 tentang SSH mengatur tentang penatausahaan keuangan yang tertib dan teratur sesuai dengan kaidah tata usaha keuangan 2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara. . Sasaran Kegiatan Terlaksananya Koordinasi Dan Pembinaan Teknis Dalam Peningkatan Utilitas Penggunaan dan Pengelolaan Penatausahaan Aset Daerah Indikator Kegiatan Jumlah Dokumen Laporan Barang. Pasal 474 pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pembukuan sebagai berikut : a. Kelas Pemeriksaan Pajak Daerah; Kelas Penagihan Pajak Daerah; Kelas Akuntansi Keuangan Daerah; Kelas Penatausahaan Perbendaharaan Daerah; Kelas Perencanaan dan Penganggaran Daerah; Bimtek Online Tahap 2 dan 3. Barang Milik Daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang. 2. pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang. penyelenggaraan penyimpanan, penyaluran, perawatan dan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK. Perwakilan. Penulisan kajian mengenai “Penghapusan Barang Milik Daerah” ini dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Penggunaan sementara barang milik daerah untuk jangka waktu tertentu. Pengguna Barang adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat. pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah; g. Penatausahaan Barang Milik Daerah Laporan BMD Penetapan Status Penggunaan BMD Penilaian BMD 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 37,527,400 Sudiantoro, S. 92 TLN No. penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang. 17. 02/2018 tentangBarang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BMD, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan. Bimtek Online Tahap I. Peraturan Bupati Nomor 182 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Karo Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Mulik Daerah. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau perolehan lainnya yang sah. 753. 2. Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142); b. , M. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan. SOP PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 1. . penyebab penatausahaan barang milik daerah yang belum efektif di pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud ada 6 (enam) yaitu: (1) Sumber Daya Manusia (SDM), (2) Dasar hukum, (3) Bukti kepemilikan (4) Penilaian aset, (5) Komitmen pimpinan, (6) Sikap. 19 - 23 Oktober. Tahapan Proses Penatausahaan BMD Oleh Kepala Bidang Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 1. menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan; c. PERIODE LAPORAN : Per 31 Desember 2018 II. H. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang. Populasi penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang. . Ulin Nuha. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjangan Urusan Pemerintah Daerah Terwujudnya Pemeliharaan barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase. Barang milik daerah yang berada di bawah penguasaan pengguna barang/kuasa pengguna barang harus dibukukan melalui proses pencatatan dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) oleh kuasa pengguna. 1 tahun 2008 disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pembukuan adalah proses pencatatan barang milik daerah kedalam daftar barang pengguna dan. Penatausahaan barang milik daerah, baik pembukuan, inventarisasi, maupun pelaporan harus dilakukan secara tertib dan berkualitas. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 6. ac. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna Barang. Download Now. Pendataan -> Mendata semua barang daerah yang masuk,baik secara fisik maupun dokumen atas barang tersebut. Penatausahaan Barang. Pemerintah Daerah berperan penting dalam pengawasan serta perhatian khusus. ABSTRAK PERATURAN. Pengguna Badalaharang pejabat pemegang kewenanganpenggunaan barang milik daerah. Komaedi menjelaskan, sistem aplikasi e-BMD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan administrasi penatausahaan barang milik daerah secara real time. barang milik daerah berdasarkan pengecekan fisik barang 15. 1. 06/2007 ; Jumlah Unduhan: 87950. Kelas Pemeriksaan Pajak Daerah; Kelas Penagihan Pajak Daerah; Kelas Akuntansi Keuangan Daerah; Kelas Penatausahaan Perbendaharaan Daerah; Kelas Perencanaan dan Penganggaran Daerah; Bimtek Online Tahap 2 dan 3. 21. BAB VI PENATAUSAHAAN BARANG PERSEDIAAN PADA SKPD Pasal 15 Persediaan barang dapat diperoleh dari pengadaan maupun hibah. This template was inserted from Power-user, the productivity add-in for PowerPoint, Excel and Word. Daerah; LHKPN; F. Penatausahaan barang milik negara adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik negara/daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Barang/Asset Milik Daerah Barang/asset milik daerah menurut Mahmudi (2010,h. Siap BMD mampu memfasilitasi proses kerja dan pengolaan data barang daerah secara nasional. Terlampir Jadwal Bimtek Barang dan Aset yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Pelatihan. Lokasi. penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai. Analisis Permasalahan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Wonogiri) Achmad Basuki A, Irwan Taufik Ritonga, SE. maupun teknis penatausahaan Barang Milik Daerah pada PenggunaBarang. Melakukan stock opname barang persediaan. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 20,304,991 Jumlah dokumen yang diarsipkan 12 Dokumen Melaksanakan penatausahaan Arsip BPKAD Dukungan Pelaksanaan. 25. Arsip Berita. 10. b. Penngelolan ini dimaksudkan agar. Nama SOP Pengelolaan Barang Milik Daerah Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana: 1. melakukan evaluasi penatausahaan aset tetap (barang milik daerah) dengan berpedoman kepada Permendagri No. Azas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik daerah harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat; 6. Dalam rangka meningkatkan pengawasan dan pengendalian serta percepatan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah, Kepala Bidang Aset BKAD Kabupaten Malang Ibu Yetty Nurhayati, S. In-ventarisasi dilakukan untuk melakukan pe- Pada saat ini karena adanya perkembangan lalu dikeluarkan Peraturan Menteri pada 2021 untuk mengatur Pengelolaan Barang Milik Daerah dikelola bedasarkan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 sebagai basis pedoman pencatatan yang telah mengatur pengelolaan BMD mengenai Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan BMD selaku. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) yang dimaksud Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya. CA. 14. PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH (BMD)/ASET DI PEMKAB SLEMAN . Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah: Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. 6/2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah) Oleh : Pardiman dan Muh. 00. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara tuntutan ganti rugi diatura dengan Peraturan Walikota; Ketentuan teknis Pemberian insentif dan/atau honorarium kepada pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah diatur dengan. METODE Penelitian ini menggunakan. Dalam modul Akuntansi Pemerintahan mendefinisikan penatausahaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pengelolaan keuangan daerah, baik menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 maupun berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang. 5. Selasa, 17 Februari 2009 pukul 09:11:54 | 73099 kali. SIAP BMD merupakan sistem aplikasi yang memfasilitasi pengelolaan barang milik daerah, mulai dari perencanaan kebutuhan barang, penatausahaan barang, hingga pelaporan barang milik daerah. 000 5. Dalam Permendagri no. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang. 2) Pengelola barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab:Penatausahaan Barang Milik Daerah Kabupaten Ciamis, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati ; Mengingat : 1. Penatausahaan Barang Milik Negara/Daerah 10 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada bagian Pernyataan Nomor 07 Akuntansi Aset Tetap . Kata Kunci: Evaluasi, Penatausahaan, Barang Milik Daerah, Kartu Inventaris Barang 5. 26. 22. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH Penyusunan dan penyajian Catatan Ringkas Barang Milik Daerah (CRBMD) Tahun Anggaran 2018 telah mengacu pada Peraturan Daerah Nomor. Narasumber Direktorat BUMD, BLUD Dan Barang Milik Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. barang milik daerah 24. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI MANOKWARI, Menimbang : a. Sistem aplikasi e-BMD dirancang secara online untuk memudahkan. 9 Pasal 431 dan 432 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19. 14. Kementerian Keuangan . Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pengelola adalah pejabat yang. 6K views • 21 slides Pengelolaan Aset Daerah Dadang Solihin 2. Pendafataran Selambat-lambatnya 1 Hari Sebelum Sebelum Kegiatan Informasi lebih lanjut mengenai pendaftaran Diklat dapat diperoleh melalui Kantor Pusdiklat – Pemda HP: 082312506467 / 082312506470 (Amarullah ) Ia menjelaskan, sistem aplikasi e-BMD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan administrasi penatausahaan barang milik daerah secara real time. administrasi maupun teknis penatausahaan barang milikdaerahpadaPengelolaBarang. 90, 2016. Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tertanggal ditandatangani pada 8 September 2021 dan telah. Tertibnya penatausahaan barang milik daerah dapat sekaligus mewujudkan pengelolaan barang milik daerah yang tertib, efektif dan optimal. KEGIATAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH 1. pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang 3. 5. Azas Akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik daerah kekurangan dalam proses pengelolaan barang milik daerah juga mengoptimalkan kebijakan Barang Milik Daerah (BMD) serta membuat dan menetapkan pedoman terkait pemanfaatan BMD, penggunaan BMD, dan pemindahtanganan BMD, di samping tetap melaksanakan kebijakan penatausahaan aset tetap yang sudah berjalan selama ini. PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH Status. Menyiapkan bahan proses administrasi penatausahaan barang milik daerah; Menyiapkan bahan penetapan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah setiap tahun; Menyiapkan bahan laporan persediaan barang dan laporan hasil pengadaan barang setiap SKPD per semester; Menyiapkan bahan laporan barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca daerah; Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan kegiatan penting didalam Pengelolaan Aset Daerah yang ada di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pemerintah Daerah. Pendahuluan.